PaslineNews

Pasuruan-Pasline Pemerintah Kota Pasuruan  mendisain Kawasan utara  menjadi kawasan industri dan Pelabuhan Pengumpul. Kawasan industri akan ditempatkan di dekat pantai yang meliputi empat kelurahan yakni Kelurahan panggungrejo, kelurahan Mandaranrejo, kelurahan Tapaan dan Kelurahan Kepel. Sedangkan kawasan pelabuhan Pengumpul akan dibangun dermaga di utara pelabuhan lama menjorok ke laut sejauh tiga mil dengan kedalaman 15 meter. Disain tersebut, masuk dalam usulan Perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pasuruan Tahun 2012-2023. Kepala Dinas PUPR (Pekerjaan Umum Penataan Ruang) Kota Pasuruan, M. Agus Fajar mengatakan, usulan perubahan RTRW tersebut, muncul sejak  tahun 2017, akibat dinamika pembangunan yang semakin berkembang serta menyelaraskan dengan rencana pembangunan Jalur Lingkar Utara (JLU) dan pembangunan proyek tol serta pembangunan TPI-PPI (Tempat Pelelangan Ikan -Pelabuhan Pendaratan Ikan). "Butuh waktu lumayan lama untuk merubah RTRW tersebut

Pasuruan-Pasline Pengurus dan karyawan Koperasi Pegawai Telkom (Kopegtel) Pasuruan, menggelar acara tasyakuran peringatan hari jadi Koperasi ke -72 tahun 2019 di aula kantor Kopegtel di jalan Panglima Sudirman Kota Pasuruan, Kamis (18/07/19). Dalam Acara tersebut, Kopegtel berbagi kasih dengan memberi santunan pada sejumlah anak yatim dari yayasan Lazizmu. Dan memberi bea siswa untuk putra-putri karyawan yang berprestasi. Pada Kesempatan ini juga dilaksanakan pelepasan tiga karyawan yang sudah masuk purna tugas. Yaitu, Samsul Arifin, Samiadi, dan Agus Widodo. Ketiganya adalah teknisi berpengalaman yang sudah lama mengabdi hingga usia 50 tahun. Ketiganya diberi tali asih sebagai tanda penghargaan pengabdiannya selama ini. Manajer Kopegtel yang juga direktur PT. MAS, Soleh dalam sambutannya mengatakan, Acara ini merupakan Salah satu ungkapan rasa sukur atas capaian selama ini. Yang telah dilakukan mulai bulan Januari sampai bulan Juni. " Capaian ini karena kerja keras re

Pasuruan-Pasline Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Pasuruan tidak mau mentolerir sedikitpun gagalnya serapan anggaran  DAK (Dana Alokasi Khusus) oleh pemerintah Kota Pasuruan. Ini bentuk tekanan Legeslatif untuk pemerintah agar berkomitmen memastikan  tidak ada kegagalan serapan anggaran. Sinyal ini ditujukan pada  Wakil Wali Kota Pasuruan, Raharto Teno Prasetyo. Teno harus dapat memastikan memberikan ruang yang cukup bagi OPD sesuaii dengan caranya dengan nyaman dan aman sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan yang paling penting, kepala OPD harus menghilangkan rasa takut yang berlebihan dalam menyerap anggaran. Hal ini diungkap Drh. Ismu Hardiyanto anggota Banggar menjelang  keberangkatannya kunker ke Kabupaten Karangasem Propinsi Bali, Rabu (17/07/19) sore. Menurut Ismu, Sikap Banggar ini merujuk pada pelaksanaan anggaran tahun 2018 yang menilai pemerintah Kota Pasuruan gagal menyerap anggaran hingga terjadi penumpukan Silpa sebesar Rp 216 milyar. Begitu juga kegagalan

Pasuruan-Paslune Atlet Perbakin (Persatuan Penembak Indonesia) Kota Pasuruan berhasil menyumbang empat medali untuk kontingen Kota Pasuruan dalam Porprof (Pekan Olah Raga Profinsi) ke VI Jawa Timur tahun 2019. Yaitu dua medali emas, satu perak dan satu perunggu. Atlet terbaik Perbakin Kota Pasuruan mendonasikan dua medali emas dari total delapan emas yang diraih kontingen Kota Pasuruan. Emas tersebut di raih oleh atlet masa depan Kota Pasuruan, Cindy Eka Savitri dan Pavel Avrielion. Pavel meraih medali emas di kelas 17 meter sedangkan Cindi di kelas Air Rifle Shilluetes 41 meter. Sedangkan medali perak juga diraih oleh Sindy di kelas 27 meter. Dan perunggu diraih oleh Rafenda Zalfael Qudsiy di kelas 27 meter putri. Capaian prestasi ini masih belum memenuhi target Perbakin yang dipatok 2 emas, 2 perak dan 2 perunggu. Namun ini prestasi yang bagus yang sudah ditorehkan atlet muda Perbakin, karena cabang olah raga menembak ini hanya mengirim 8 atlet tapi sudah mampu menyumbang 4

Pasuruan-Paslune Rangkaian rapat Paripurna pertanggungjawaban pelaksana anggaran pemerintah Kota Pasuruan berakhir pada sidang Paripurna lV, Selasa (09/07) dengan kesepakatan Fraksi-Fraksi menerima, dan menyetujui rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah serta mengusulkan untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah (Perda). Namun ada banyak catatan yang diberikan oleh masing-masing Fraksi. Fraksi Amanat Indonesia Raya (F-AIR)  memberi 5 poin catatan diantaranya, dampak panaroid atau sikap hati-hati yang berlebihan dari kepala OPD atau pejabat pembuat komitmen dalam membelanjakan anggarannya berakibat pada kecilnya serapan anggaran bahkan tidak terserap sama sekali. Selain catatan F-AIR Juga mengkritik Sistim Informasi  jabatan dan Kinerja yang dituangkan dalam Peraturan Walikota tentang Target Kinerja yang wajib disusun oleh unit kerja terhadap program dan kegiatan pada APBN serta pelaporan penetapan  target 5 hari ked

Pasuruan-Pasline Terpilihnya Raharto Teno Prasetyo sebagai ketua DPC PDI Kota Pasuruan memantik reaksi tidak puas dari sejumlah kader-kader PDIP. Reaksi tersebut di tunjukan dengan aksi penyegelan kantor DPC PDIP di jalan Mas Mansyur Kota Pasuruan, Minggu (07/07). Disampaikan oleh mantan ketua DPC PDIP Kota Pasuruan, Pranoto, tidak puasnya kader PDIP , disebabkan karena dalam pemilihan pengurus baru, DPP PDIP mengabaikan syarat-syarat Konfercab. Diantara syarat yang diabaikan adalah, syarat menjadi pengurus DPC, minimal telah menjadi anggota partai selama 7 tahun berturut-turut ditunjukan dengan Kartu Tanda Anggota (KTA) PDIP serta syarat-syarat lainnya. "Aturan inilah yang diabaikan oleh DPP. Kami tidak mempermasalahkan person namun syarat dan mekanismenya. Jadi, tidak ada gunanya kami melakukan musyawarah anak cabang dan cabang, "ujarnya. Pranoto menambahkan, Mekanisme Konfercab dengan landasan Peraturan Partai (PP) 28 tentang Konsolidasi PDI Perjuangan Melalui P

Pasuruan-Pasline Pemerintah berpacu dengan waktu untuk mencari landasan hukum yang digunakan untuk penganggaran pembayaran kewajiban  kepada pihak ketiga,  hingga tanggal 20 Juli 2019 waktu yang diberikan oleh BPK. Jika lewat tanggal tersebut  belum menyelesaikan kewajibannya, pemerintah akan berpotensi digugat oleh pihak ketiga (rekanan). Peringatan ini disampaikan oleh politisi PKS, Ismu Hardiyanto usai sidang paripurna, Selasa (02/07/19). Ismu mengaku, hingga saat ini dirinya belum mendapat informasi terkait legal opinion (LO) yang di jadikan dasar hukum penganggaran pembayaran kewajiban pada pihak ketiga total sebesar Rp 8,4 milyar. Tapi Dia yakin pemerintah mampu menyelesaikan masalah ini. "Saya optimis pemerintah mendapatkan LO yang tepat sebagai landasan hukum penganggaran pembayaran kewajibannya. Tapi jika sampai batas waktu pemerintah belum mendapatkan LO, pembayaran harus dilakukan dengan membuat  pernyataan hutang dan membayar, "jelasnya. Beberapa waktu

Pasuruan-Pasline Fraksi - Fraksi di DPRD Kota Pasuruan kompak menyoroti Silpa (sisa lebih pembiyaan anggaran) sebesar Rp 216 milyar atau 20 % dari APBD tahun 2018, dalam pandangan umum fraksi di Rapat Paripurna ll Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pasuruan dalam acara, Pemandangan Umum Fraksi-fraksi Terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun Anggaran 2018, Rabu (02/07/19). Silpa sebesar itu, baru pertama terjadi dalam sejarah Pemerintah Kota Pasuruan. Hal ini menunjukan daya serap pemerintah terhadap anggaran sangat kecil. Artinya kinerja pemerintah sangat kurang maksimal. Silpa yang besarnya 20 %.dari APBD tersebut juga beresiko akan mendapat penilaian negatif dari pemerintah pusat maupun propinsi. Menyikapi silpa yang super jumbo ini, Kritikan pedas dilontarkan oleh Fraksi Gerakan Persatuan Hati Nurani (FGPHN), Fraksi ini menilai pemerintah gagal dalam mengelola keuangan daerah untuk sebesar-besarnya digunakan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain