Pasuruan-Pasline
Pemerintah Kota Pasuruan mendisain Kawasan utara menjadi kawasan industri dan Pelabuhan Pengumpul. Kawasan industri akan ditempatkan di dekat pantai yang meliputi empat kelurahan yakni Kelurahan panggungrejo, kelurahan Mandaranrejo, kelurahan Tapaan dan Kelurahan Kepel.
Sedangkan kawasan pelabuhan Pengumpul akan dibangun dermaga di utara pelabuhan lama menjorok ke laut sejauh tiga mil dengan kedalaman 15 meter. Disain tersebut, masuk dalam usulan Perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pasuruan Tahun 2012-2023.
Kepala Dinas PUPR (Pekerjaan Umum Penataan Ruang) Kota Pasuruan, M. Agus Fajar mengatakan, usulan perubahan RTRW tersebut, muncul sejak tahun 2017, akibat dinamika pembangunan yang semakin berkembang serta menyelaraskan dengan rencana pembangunan Jalur Lingkar Utara (JLU) dan pembangunan proyek tol serta pembangunan TPI-PPI (Tempat Pelelangan Ikan -Pelabuhan Pendaratan Ikan).
"Butuh waktu lumayan lama untuk merubah RTRW tersebut karena harus melalui kajian dan sinkronisasi dengan RTRW pusat maupun provinsi, " jelasnya.
Lebih lanjut Agus menjelaskan, ploting kawasan industri yang berada di satu lokasi di empat kelurahan tersebut, di desain untuk mendukung rencana pembangunan JLU yang melintas di empat kelurahan tersebut. Disamping itu, dukungan letak geografis kota yang dekat dengan kota Surabaya dan Malang serta upah minimum regional (UMR) murah, diyakini Kota Pasuruan akan menjadi pilihan berinvestasi yang menarik bagi investor.
Selain kawasan industri, juga akan dibangun pelabuhan yang kelasnya sebagai pelabuhan Pengumpul. Yaitu pelabuhan penghubung antar propinsi dan antar negara. Dilengkapi dengan sarana pendukungnya seperti pergudangan dan terminal peti kemas. Pelabuhan pengumpul ini akan mendukung kawasan industri dan TPI-PPI karena lokasinya saling berdekatan.
"Pelabuhan Pengumpul rencananya akan dibangun menjorok ke laut sejauh tiga mil dari bibir pantai. Membutuhkan kedalaman laut 15 meter untuk bisa disandari kapal-kapal besar pengangkut peti kemas, "ucap Agus Fajar.
Rencana tersebut sudah pernah di presentasikan ke pemerintah pusat oleh Wali Kota Setiyono. Kabarnya pusat tertarik dengan model rencana yang ditawarkan oleh pemerintah. Eksekusinya tentu saja masih menunggu sinkronisasi dengan rencana tata ruang Propinsi dan pusat. "Pembangunan pelabuhan Pasuruan sudah sangat krusial. Karena pelabuhan yang sekarang ini tidak mungkin lagi dikembangkan, sebab sedimentasinya sangat tinggi. Pembangunan mega proyek pelabuhan Penghubung ditaksir memerlukan anggaran triliunan rupiah, "kata Agus.
Untuk kawasan selatan, lanjut Agus, rencananya untuk pengembangan kawasan pemukiman dan kawasan pendidikan. "Baru-baru ini Universitas Jember (Unej), melakukan penjajakan.untuk membuka kampus baru di Kota Pasuruan, "ujar Agus.
Usulan perubahan RTRW Kota Pasuruan tersebut, sudah didiskusikan dengan DPRD Kota Pasuruan (22/07/19), untuk mendapat masukan, usulan dan koreksi dari legislator.
Di sisi lain, usulan perubahan RTRW dari pemkot, mendapat tanggapan dari legislator, salah satunya dari Drh. ISMU Hardiyanto. Ismu menjelaskan, perubahan RTRW, untuk menjawab mau dibawa kemana dan mau diapakan tata ruang dan tata wilayah Kota Pasuruan ke depan.
Untuk itu DPR memberikan masukan-masukan. Misal, terkait dengan penataan kawasan pendidikan, hendaknya memperhatikan situasi pendidikan terakhir, dengan model zonasi. Dan menyelaraskan dengan kebijakan daerah. "Kami mengusulkan pembangunan SMA di kawasan Bugul kidul, karena di zona ini tidak ada SMA nya. Membangun sekolah di Bugul Kidul seirama dengan dibangunnya pasar di Bugul kidul, "ucapnya.
Lanjut Ismu, di RTRW sebelumnya ada kawasan non formal. Disediakan lahan 3 hektar. Kemudian non formal itu ada berapa banyak dan dibagi dimana saja. Pembangunan non formal hendaknya memberi ruang untuk PKL. Seperti Pembangunan ruang terbuka hijau ( RTH ) dan juga pembangunan pelayanan publik, harus memberi ruang untuk pedagang kaki lima (PKL). Tujuannya untuk menata PKL di Kota Pasuruan.
Begitu juga dengan pengembangan kawasan pemukiman, harus ditambah dengan fasilitas umum berupa lahan pemakaman. Karena sampai sejauh ini belum ada pemukiman menyertakan pemakaman .
Terkait pembangunan kawasan industri di kawasan utara Kota Pasuruan. Dewan memberi peringatan dengan meminta pemerintah untuk memperhatikan dampak amdalnya. Misalnya, Jangan sampai kawasan industri justru berpengaruh negatif pada pertumbuhan budi daya ikan tambak atau hal berkaitan dengan perikanan yang tumbuh saat ini."Intinya dewan mendukung usulan perubahan RTRW tahun 2012-2032. Kami memberi masukan dan usulan untuk melengkapinya demi untuk kemaslahatan masyarakat, namun juga harus menghitung dampaknya, "pungkas Ismu.
