Featured Post

Mas Dion, Satu-satunya Kader PKB Yang Siap Maju Di Pilkada Kabupaten Pasuruan

Gambar
  Mas Dion saat menemui wartawan di ruang kerjanya.(Foto:Bowo) Pasuruan-PaslineNews HM. Sudiono Fauzan semakin mantap Maju di pemilu kepala daerah Kabupaten Pasuruan pada  bulan November 2024 mendatang. Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan ini yakin akan mendapat rekomendasi dari DPP Partai Kebangkitan Bangsa. Alasan kuat kenapa dirinya yakin dan percaya bakal mendapatkan rekomendasi dari  DPP PKB, karena sejauh ini  tidak ada kader partai PKB yang menyatakan diri maju di Pilkada nanti. Alasan lainnya, dia telah berhasil melaksanakan tugas partai mempertahankan kursi PKB khususnya dapil Pasuruan 1 dan 2, pada pemilu lalu. Harapannya prestasi  itu bisa menjadi pertimbangan DPP PKB mengeluarkan rekomendasi untuknya maju di pemilu kada nanti. "Atas pertimbangan itu, saat ini saya  sedang fokus berjuang mendapatkan rekomendasi dari DPP PKB," ucap Sudiono Fauzan yang akrab di panggil Mas Dion ini, di ruang kerjanya di Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan, Senin (24/03/24). Tahapan berikut

Zero Toleransi Banggar Untuk. Pemerintah Gagal Serap Anggaran DAK







Pasuruan-Pasline

Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Pasuruan tidak mau mentolerir sedikitpun gagalnya serapan anggaran  DAK (Dana Alokasi Khusus) oleh pemerintah Kota Pasuruan. Ini bentuk tekanan Legeslatif untuk pemerintah agar berkomitmen memastikan  tidak ada kegagalan serapan anggaran.

Sinyal ini ditujukan pada  Wakil Wali Kota Pasuruan, Raharto Teno Prasetyo. Teno harus dapat memastikan memberikan ruang yang cukup bagi OPD sesuaii dengan caranya dengan nyaman dan aman sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan yang paling penting, kepala OPD harus menghilangkan rasa takut yang berlebihan dalam menyerap anggaran. Hal ini diungkap Drh. Ismu Hardiyanto anggota Banggar menjelang  keberangkatannya kunker ke Kabupaten Karangasem Propinsi Bali, Rabu (17/07/19) sore.

Menurut Ismu, Sikap Banggar ini merujuk pada pelaksanaan anggaran tahun 2018 yang menilai pemerintah Kota Pasuruan gagal menyerap anggaran hingga terjadi penumpukan Silpa sebesar Rp 216 milyar. Begitu juga kegagalan menyerap anggaran yang bersumber dari DAK berakibat pada gagalnya pembangunan fisik dan dananya pun akan kembali kepusat.

"Dalam hearing dengan Tim Anggaran Pemerintah yang membahas draft Kebijakan Umum Anggaran Platform prioritas Anggaran (KUA PPAS) tahun anggaran 2020, Banggar tidak mentolerir sedikit pun gagalnya serapan anggaran atau disebut zero toleransi," kata Ismu Hardiyanto.

Lebih lanjut Ismu mengatakan, pemerintah perlu sebuah aplikasi yang bisa memantau pelaksanaan serapan DAK (Dana Alokasi Kusus) sejak perencanaan, realisasi hingga evaluasi, melalui layar dasbord (monitor). Artinya, Semua kegiatan OPD terkoneksi dalam sebuah jaringan yang bisa dipantau melalui dasbord.

Postingan populer dari blog ini

Anggur Wirogunan Andalan Pertanian Kota Pasuruan

Porprov Jatim VIII /2023, Kontingen Kota Pasuruan Tanpa Pencak Silat

Daftarkan 30 Bakal Calegnya, Partai Gerindra Bertekad Menang di Kota Pasuruan