PaslineNews

Paslinenews-Pasuruan Untuk mempercepat pembangunan Kota Pasuruan, syarat mutlak yang harus dilakukan adalah merubah Rencana Tata Ruang Wilayah(RTRW) Kota Pasuruan. Hal ini permah disampaikan oleh Walikota Pasuruan, Drs H Setiyono, M Si, dalam pidatonya diacara soft opening Hotel Horison di jalan Ahmad Yani, Kecamatan Gading Rejo, Kota Pasuruan, 20 April 2018, silam. Perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah(RTRW) Kota Pasuruan, memang tidak semudah membalikan telapak tangan.  Keterlambatan penyelesaian perubahan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. Diantaranya, rancangan RTRW yang sebelumnya digarap Bapeda, kini beralih ke Dinas PUPR. Penyebab lainnya adalah sinkronisasi rancangan RTRW dengan RTRW Propinsi Jatim dan pusat." Sinkronisasi dengan RTRW propinsi dan pusat itu, memakan waktu lumayan lama," terang Agus Fajar, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Menurut Agus, syarat merubah RTRW, jika masa berlakunya sudah lebih lima tahun. Setelah

Paslinenews-Pasuruan Panwaslu Kabupaten Pasuruan tidak bisa meneruskan laporan Forum Kualisi Rakyat( FKR), terkait dengan laporan pelanggaran pemilu, karena FKR tidak punya legal standing. menurut Undang-Undang No. 10 tahun 2016 pasal 134 ayat 2, yang bisa melaporkan pelanggaran pemilu adalah, pengawas yang terdaftar di KPU, warga negara Indonesia yang memeliki hak pilih dan pasangan calon itu sendiri. " Sedangkan FKR tidak terdaftar di KPU. Oleh karena itu, kami tidak bisa melanjutkan laporan ini," jelas Nasrub, Komisioner Panwaslu Bidang Hikum. Disamping tidak memiliki legal standing, FKR juga terlambat dalam melaporkan dugaan pelanggaran pemilu." Menurut Perbawaslu no 14 pasal 13 ayat 2. tahun 2017. laporan harus memenuhi sarat formil dan material. Formil meliputi, identitas pelapor, pihak terlapor jelas, waktu terlapur tidak melebihi ketentuan tujuh hari dari obyek laporan," Kata Nasrub. Dugaan pelanggaran pemilu terkait dengan penerimaan penghargaan

Paslinenews-Pasuruan Untuk penyelenggaraan pengamanan, penertiban dan penegakan perda, satuan Polisi Pamong Praja Kota Pasuruan  sangat kekurangan personil." Saat ini jumlah personil polisi pamong praja hanya 95 orang. Sedangkan kami harus mencover hampir 200 ribu pendusuk kota ini," terang H Yunus Ilyas, Kepala Dinas Polisi Pamong Praja Kota Pasuruan. Lanjut Kaji Yunus, sapaan akrabnya, untuk penambahan personil baru, terbentur oleh aturan, personil polisi pamong praja harus pegawai negeri sipil(PNS). Dan juga terkendala oleh kebijakan pusat, yaitu, penghentian sementara waktu pengadaan pegawai(moratorium). Solusinya, kata Kaji Yunus, akan memaksimalkan peran satuan perlindungan masyarakat(satlinmas) sebagai tenaga pembantu polisi pp." Saya akan mengusulkan tambahan personil linmas sebagai tenaga pembantu polisi pp. Tenaga linmas ini akan digaji 50 ribu rupiah setiap hari," katanya. Menurut Kaji, jumlah personil yang dibutuhkan saat ini, sekitar 215 or

Paslinenews-Pasuruan Calon Gubernur Jawa Timur, Khofifa Indar Parawansa, untuk kesekian kalinya tour politiknya di Kota Pasuruan. Kali ini paslon no 1 ini hadir dengan belusukan ke pasar tradisionil Pasar Besar Kota Pasuruan, 15/5/2018. Hadirnya Khofifah di pasar senggol ini dimanfaatkan warga untuk berfoto selfi, menyapa dan bersalaman. Khofifah menyapa para pedagang yang rata-rata kaum Hawa dan mengingatkan, agar tanggal 27 Juni nanti untuk memilih paslon no 1. Setelah satu jam belusukan dipasar besar, Khofifah beserta rombongan bergeser ke Sentra Kulakan Toko(Senkuko) di kawasan pasar Kebonagung. Di Senkuko, kehadiran pasangan Emil Dardak ini disambut pengurus manajemen yang dipimpim Citro. Kemudian berjalan melihat barang- barang dagangan yang dijual Senkuko. Dalam momen ini, juga dimanfaatkan warga pengunjung maupun karyawan Senkuko untuk bersalaman dan berfoto selfi. Para rombongan tim sukses paslon no 1 ini mengiringi Khofifah dengan tidak henti-hentinya mengajak pe

                                Paslinnews-Pasuruan Beberapa pembahasan tentang pemilu, menyoroti antara lain; Netralitas Aparatur Sipil Negara(ASN), cuti pejabat negara, pelanggaran pemilu, many politik, isu sara dan lain-lain. Saya akan mengulas antara NKRI dan Pemilu. Persoalan utama di negara-negara yang sedang berkembang, atau baru merdeka adalah, suksesi elit poltik(eksekutif maupun legeslatif). Banyak persoalan suksesi yang harus  diselesaikan, atau melalui cara yang inkonstitusional( disepakari bersama). Misal; kudeta, perang saudara, separatisme, oposisi yang berniat menggulingkan kekuasaan. Itu merupakan catatan sejarah bagi negara yang baru merdeka atau negara berkembang yang menganut sistem demokratis. Disinilah penting dan setrategisnya pemilihan umum bagi suatu bangsa yang menganut sistem demokrasi. Karena dengan pemilu, suksesi elit terjamin dan terjaga keberlangsungannya. Terjamin artinya, kekuasaan eksekutif maupun legeslatif dijamin dalam bentuk periodesasi(

Pasuruan-Paslinenews Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur, Kofifah Indar Parawansa- Emil Dardak, menggelar kempanye terbuka dan istighosa qubro dilapangan Randusari Kelurahan Randusari Kecamatan Gading Rejo Kota Pasuruan, Minggu 13 Mei 2018. Kampanye terbuka paslon no 1 ini dihadiri pimpinan partai pengusung, kiai dan 5000 muslimat dan fatayat se-kota Pasuruan. Diawali dengan istighosa qubro yang dipimpin para kiai serta 5000 jamaah Muslimat dan  fatayat NU. Dilanjutkan dengan orasi politik yang disampaikam oleh tiga jurkam. Orasi pertama disampaikan oleh Hasjim Asjari ketua DPC Partai Nasdem Kota Pasuruan. Dalam Orasinya, Hasyim mengajak dan meyakinkan peserta kampanye untuk tidak ragu-ragu memilh paslon no 1. " Saudara yang hadir di kampanye akbar ini, marilah kita doakan ibu Khofifah agar menang dalam pilgub nanti. Dan jangan ragu untuk memilihnya, karena bu Khofifah memang layak untuk dipilih," teriak Hasjim. Giliran Muzamil, anggota DPRD P

Pasuruan-paslinenews Kejadian bom bunuh di Surabaya, Minggu, tanggal 13 Mei 2019, membuat  Calon Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa angkat bicara. Cagub paslon nomer 1 ini,  menghimbau masyarakat Kota Pasuruan untuk tetap tenang dan tidak takut dengan teroris. Calon gubernur yang berpasangan dengan Emil Dardak ini, juga menghimbau masyarakat, agar tidak.menuduh dari golongan apa dan agama apa. Himbauan Khofifah tersebut disampaikan saat kampanye terbuka dan istighisah qubro di lapangan Randusari Kelurahan Randusari Kecamatan Gading Rejo Kota Pasuruan, Minggu 13 Mei 2018. " Saudara jangan panik dengan kejadian bom di Surabaya, dan juga jangan takut. mari kita doakan agar Jawa Timur aman dan kita ikut bela sungkawa terhadap korban yang meninggal. maupun keluarganya, agar diberi ketabahan. Tapi kita tidak boleh langsung menuduh, dari golongan apa dan dari agama apa pelaku teror bom tersebut. Kita serahkan saja ke polisi, biar polisi yang mengungkap, siapa

Pasuruan-Paslinenews Politik uang adalah pembodohan politik. Politik uang tidak memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Justru, politik uang menciderai integritas penyelenggaraan Pilkada. Demikian dikatakan Nico Trisno Prahoro, S IP,  Ketua Panwaslu Kota Pasuruan. Diakui Nico, sekarang ini, politik uang dan politisasi SARA (suku, agama, ras dan antar golongan) menjadi ancaman besar bagi demokrasi dan kedaulatan rakyat. Oleh karena itulah, politik uang dan politisasi SARA harus ditolak dan dilawan. Untuk Pilkada serentak 2018 yang berkualitas dan berintegritas, Nico mengajak kepada seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama melawan dan menolak politik uang dan politisasi SARA. Sebagai langkah antisipasi politik uang maupun politisasi SARA, ada dua cara yang harus dilakukan. Yaitu, soft actian dan hard action. “Soft action, yaitu pendekatan dan edukasi kepada partai politik tentang maslahat dan mudharatnya tentang politik uang dan resiko yang harus dita

Pasuruan- Paslinenews Gedung Unit Transfusi Darah (UTD) Palang Merah Indonesia (PMI) Cabang Kota Pasuruan, Gagal dibangun tahun ini. Gagalnya pembangunan UTD,  karena Pemkot belum menemukan tempat yang sesuai dengan aturan, bahwa UTD harus dekat dengan rumah sakit dan dipinggir jalan besar. Sebelumnya Pemkot berencana memakai gedung yang sekarang ditempati Dinas Sosial Kota Pasuruan, dipojok pertigaan jalan dr. Whiddin SH - jalan Sultan Agung. Namun batal. " Rencananya UTD akan ditempatkan di gedung Dinas Sosial Kota Pasuruan. Dan Dinas Sosial akan dipindah. Dipindah kemana kami juga kurang tahu. Tapi katanya dipindah ke eks Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan, di jalan dr Wahidin SH, Kelurahan Tamanan Kota Pasuruan. Namun hingga kini belum ada kejelasannya, " terang ketua PMI Kota Pasuruan, Drs. Djoni Agung R. Terang Djoni, Usulan relokasi UTD, karena bangunan tersebut akan digunakan untuk bank darah oleh pihak RSUD dr R Soedarsono." Gedung UTD memang m

E Pasuruan- paslinenews Didalam event atau kegiatan   yang diselenggarakan oleh pemerintah dan difasilitasi pemerintah, seperti, car free day, pasar rakyat mingguan, Pasuruan Jaman Bien (PJB) dan sebagainya, tidak boleh dijadikan ajang kampanye. Pernyataan tegas ini disampaikan oleh Ketua Panwaslu Kota Pasuruan, Nico T Prahoro, SIP Menurut Nico, larangan kampanye baik pileg ataupun pilgub dalam bentuk apapun, seperti,  pemasangan alat peraga kampanye( APK), menyebar bahan kampanye ( pamflet, poster stiker, brosur, leafleat, kaos), orasi atau menyampaikan misi dan fisi atau program dari peserta pemilu dan tim kampanye paslon, rawan akan terjadi gesekan, benturan, konflik fisik, konflik psikis, diantara pendukung pasangan calon atau peserta pemilu. Pada akhirnya masyarakat yang akan menjadi korban. Event yang seharusnya tercipta suasana damai nan menyejukkan dan menggairahkan ekomi raktat kecil, akan menjadi rusak berantakan. "Selama ini Panwaslu Kota Pasuruan, s