H. M. Ismail M. Hasan, Ketua DPRD Kota Pasuruan dan Anggota Fraksi PKB.
Pasuruan-Pasline News
Fraksi PKB mendorong Pemerintah Kota Pasuruan memfasilitasi dibukanya kembali kegiatan belajar mengajar di pondok pesantren dalam proses menghadapi new normal.
Ketua DPRD Kota Pasuruan juga anggota Fraksi PKB, H. Ismail Marzuki Hasan mengatakan, Fraksi PKB mendorong pemerintah memfasilitasi dibukanya kembali kegiatan belajar mengajar, juga memfasilitasi faktor pendukungnya. Seperti, kesiapan pondok untuk menjalankan protokol kesehatan dan kesiapan wali santri.
Menurutnya, fasilitasi pemerintah terhadap pondok pesantren sangat penting. Karena tidak semua pondok pesantren mampu secara finansial untuk pelaksanaan protokol kesehatan ditengah wabah Covid-19.
"Pemerintah harus memfasilitasi kesiapan pondok pesantren terkait pelaksanaan protokol kesehatan. Misal, menyiapkan wastafel portable untuk cuci tangan, alat ukur suhu badan, masker, hand sanitezer, vitamin c, semprotan disinfectant dan lainnya, "ucapnya usai rapat Forkopimda dengan pengasuh pondok dan ormas Islam di ruang Suropati sekretariat Pemerintah Kota Pasuruan, Kamis (04/06).
Lanjut Ismail, Wali santri juga harus difasilitasi sebab, sebelum masuk, santri harus lebih dulu menjalani karantina mandiri dirumahnya masing-masing selama 14 hari.
Pondok pesantren di Kota Pasuruan ada dua macam. Ada pondok pesantren non formil yang murni mengajarkan ilmu agama Islam yang biasa disebut metode salaf. Juga ada pondok pesantren salaf plus madrasah yang mengajarkan ilmu umum atau pendidikan formil.
Menurut Ismail, Pondok.pesantren yang khusus mengajarkan agama Islam (salaf) mestinya bisa masuk dengan menjalankan protokol kesehatan. Sedang pondok pesantren yang memiliki pendidikan umum atau formal harus menunggu kebijakan provinsi. "Hal itu jelas dalam surat edaran gubernur bahwa pondok pesantren yang murni mengajarkan agama Islam menjadi wewenang masing-masing pondok pesantren, "jelasnya.
Sikap dan usulan Fraksi PKB tersebut disampaikan dalam rapat Forkopimda dengan pengasuh pondok pesantren dan ormas islam di ruang Surapati sekretariat pemerintah Kota Pasuruan, Kamis (04/06), yang membahas persiapan dibukanya kembali kegiatan pondok pesantren.
"Didalam pembahasan tadi intinya persiapan masuk pondok baik kesiapan wali santri ataupun kesiapan pondok pesantren serta tempat ibadahnya, dengan melaksanakan protokol kesehatan. Dan itu baru usulan untuk edaran walikota, yang masih dikomunikasikan ke gubernur. Hal itu akan kita dorong melalui penganggaran, "tutup Ismail.(B.).
Komentar
Posting Komentar