Featured Post

Semarak, Gebyar Hardiknas Tahun 2024 di Kota Pasuruan

Gambar
Atraksi peserta Karnival Pendidikan tahun 2024 di depan Walikota Pasuruan Drs.H Saifullah Yusuf dan Seluruh Kepala OPD Kota Pasuruan di Pendopo Surga Surgi.  Pasuruan-PaslineNews Rangkaian acara Gebyar Hardiknas tahun 2024 yang digelar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan, Senin (03/06/24) malam, sungguh luar biasa. Ramai, meriah dan menghibur. Ribuan masyarakat Kota Pasuruan datang berduyun-duyun menikmati tontonan gratis tersebut. Rangkaian acara diawali dengan Karnival Pendidikan 2024. Start dari Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Panggungrejo, sebanyak 96 peserta dari berbagai sekolah se kota Pasuruan ikut berpartisipasi menampilkan karya terbaiknya. Peserta berjalan menuju garis finish di Gedung Kesenian Darmoyudo di Kompleks Rumah Dinas Walikota Pasuruan, di Jalan Panglima Besar Jenderal Sudirman, Kelurahan Purworejo, Kecamatan Purworejo , Kota Pasuruan.  Sepanjang jalan yang dilalui sejauh sekitar 300 meter menjadi panggung terbuka bagi para peserta menampilkan kebolehann

Listrik, Air Bersih dan Uang Sewa Dikeluhkan Warga Panghuni Rusuwa Tembok

Komisi 3 Berdialog Dengan Pengelola dan Warga Penghuni Rusuwa Tembok. (foto by cak Bowo)

Pasuruan-Pasline News.
Listrik, air bersih dan uang sewa masih menjadi masalah warga penghuni  rumah susun sewa (Rusuwa) Tembok Rejo, Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan. 

Hal itu terungkap saat sidak Komisi 3 DPRD Kota Pasuruan, Senin (22/06). Kedatangan wakil rakyat tersebut untuk  cek langsung fasilitas fisik di Rusunawa yang dihuni 70 keluarga.

Ketua Komisi 3, drh. Ismu Hardiyanto kepada Sekretaris Dinas Perkim, Kepala UPT Rusuwa Tembok dan Ketua RT Rusuwa Tembok menjelaskan, bahwa kehadiran Komisi 3 ingin mengetahui aset fisik Rusuwa Tembok. Karena, itu bagian dari sektor kerja komisi 3.

"Dengan melihat secara langsung kita akan mengerti lebih dalam terkait hal yang ada di Rusunawa Tembok. Kami ingin tahu kondisi fasilitas di Rusunawa ini. Mungkin ada yang bisa kami support dan agar masyarakat bisa mengenal lebih dekat tentang Rusunawa tembok, "kata Ismu.

Kemudian, Komisi 3 mendengar keterangan perwakilan warga Rusuwa Tembok yang diwakili oleh Ketua RTnya, M. Toha.

M. Toha mengungkapkan, keluhan warganya akan beban listrik 1300 VA yang dipasok PLN, dinilai terlalu besar. Setiap minggu rata-rata warganya harus membayar listrik sebesar Rp 50 ribu. Kalau dihitung sebulan, total warga mengeluarkan duit sebesar Rp 200 ribu. Harapannya pasokan listrik disamakan dengan rumah susun lainnya yakni sebesar 450 VA. 

"Kami terlalu berat dengan beban listrik 1300 VA. Kalau suplai listrik sebesar 450 VA, kita akan mendapat subsidi dan tarif kita akan lebih rendah. Otomatis setiap bulan pengeluaran kita untuk listrik akan lebih ringan, "ungkap Toha di hadapan Komisi 3, Sekretaris Dinas Perkim dan Kepala UPT Rusuwa.

Selain listrik, masalah air bersih juga dikeluhkan penghuni Rusuwa yang diresmikan tanggal 20 Maret 2018 silam ini. Kualitas air dinilai masih belum layak konsumsi karena masih kotor. Warga menggunakannya hanya untuk mandi dan enggan menggunakannya untuk masak.

"Kami.harus membayar air Rp 1000 setiap meter kubiknya. Namun kami gunakan hanya untuk mandi, karena airnya kotor. Walaupun sudah pernah kami bersihkan dengan kerja bakti bersama warga. Tapi tandon tidak bisa dibersihkan secara total karena ditandon induk tidak ada buangannya untuk proses pembersihan, "kata Toha.

Toha menambahkan, masalah mendasar yang dikeluhkan warga Rusuwa adalah tarif sewa yang dinilai tinggi. Dan juga ada kebijakan dari pengelola yang mengharuskan bayar uang jaminan didepan sebelum dapat menikmati hunian rusun Tembok.

"Harapan kami, uang sewa Rusuwa ini bisa diturunkan lagi. Sebab, kami disini kebanyakan bekerja disektor non formal. Penghasilan kamipun juga tidak menentu. Beri kami sedikit keringanan untuk bisa menabung. Karena kami tidak selamanya tinggal di sini, "ucap Thoha.

Kepala UPT Rusuwa Tembok, Suudi, membenarkan apa yang dikeluhkan warga penghuni rumah susun sewa yang pembangunannya menelan anggaran Rp 18,300 milyar ini. 

Menurut Suudi, persoalan listrik, pihaknya sudah ke kantor PLN Distribusi di Surabaya. Dia sudah mengajukan penurunan daya. Tapi menurut PLN, daya 450 VA sudah tidak ada. Yang ada 1300 VA.

Untuk air bersih, pengelola bersama warga sudah bergotong royong membersihkan tandon utama, tapi tidak bisa dibersihkan tuntas karena tidak ada pipa buangan. "Untuk memasang pipa buangan, konsekuensinya akan ada penghentian penyaluran air. Mungkin selama 3 hari. Hal ini kan kami bicarakan lagi dengan warga, "ucapnya.

Lanjut Suudi, terkait uang sewa, hal itu sudah menjadi keputusan pemerintah melalui Perwali. Sedangkan uang jaminan, itu kebijakan kami untuk menghindari penyewa yang tidak bertanggung jawab membayar uang sewanya.

"Setiap penghuni baru harus membayar di depan satu bulan dan dua bulan uang sewa sebagai jaminan. Uang jaminan tersebut digunakan jika yang bersangkutan di bulan berikutnya  terlambat bayar. Jika pembayarannya lancar, uang jaminan tersebut dipakai untuk membayar di bulan November dan desember, "papar Suudi.

Komisi 3 melihat langsung fasilitas rusun yang setara dengan rumah type 36 ini. Perabotan yang disediakan pengelola memang bagus dan fasilitas lainnya juga sudah sesuai dengan harapan penghuninya.

"Fasilitas yang disediakan Rusuwa ini memang bagus. Namun, masalah listrik, air dan uang sewa menjadi masukan Komisi 3 untuk kami sampaikan pada eksekutif agar segera ditindak lanjuti, "pungkas Ismu didampingi seluruh anggota Komisi 3.(B.).

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Anggur Wirogunan Andalan Pertanian Kota Pasuruan

Porprov Jatim VIII /2023, Kontingen Kota Pasuruan Tanpa Pencak Silat

Rudiyanto, AP.M.M., Sekda Kota Pasuruan