PaslineNews

Pasuruan-Pasline News. DPRD Kota Pasuruan menggelar Rapat Paripurna Istimewa dengan agenda Pengumuman Pengesahan Pemberhentian Walikota Pasuruan Dan Usulan Pengesahan Pengangkatan Walikota Pasuruan sisa masa jabatan tahun 2016-2021 Serta Usulan Pemberhentian  Raharto Teno Prasetyo Sebagai Wakil Walikota Pasuruan sisa masa jabatan 2016-2021, Jumat (29/05/20). Wakil Ketua DPRD Kota Pasuruan, Dedy Tjahjo Poernomo  bertindak membacakan Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri No. 131.36-749 yang diteken tanggal 28 April 2020 lalu, sebagai dasar pemberhentian Drs. H. Sutiyono sebagai Walikota Pasuruan. Atas dasar Surat Keputusan Mendagri tersebut  DPRD Kota Pasuruan kemudian mengusulkan Plt. Walikota Raharto Teno Prasetyo yang biasa di sapa Teno sebagai Walikota Pasuruan Sisa masa jabatan 2016-2021. Dan mengusulkan pemberhentian Teno sebagai wakil walikota periode yang sama. Naskahnya ditanda tangani tiga orang pimpinan DPRD Kota Pasuruan. Berita acara Rapat Paripurna usulan DPRD tersebut

    Ismu Hardiyanto  Ketua Komisi 3 DPRD Kota Pasuruan Pasuruan-Pasline News. Jangan sampai salah usul nama calon penjabat sekretaris daerah. Pesan itu disampaikan drh. Ismu Hardiyanto, Ketua Komisi 3 DPRD Kota Pasuruan menjelang purna tugas Sekda Kota Pasuruan, Drs. H. Bahrul Ulum tanggal 1Juni nanti.  Tentu saja pesan anggota Banggar tersebut ditujukan kepada Plt. Walikota Pasuruan Raharto Teno Prasetyo yang akan dilantik dan disahkan menjadi Walikota definitif pada tanggal 29 Mei 2020 berdasar PP No. 12 tahun 2018. Menurut Ismu, saat walikota mengusulkan penjabat sekda kepada Gubernur Jawa Timur,  berdasar Peraturan Presiden No.3  tahun 2018,  sang kandidat harus memiliki kredibilitas yang baik serta memiliki kecakapan dalam mengkoordinasikan OPD dalam menjalankan tupoksinya, menekan egosentris masing masing OPD, apalagi dalam menghadapi pandemik Covid-19. Terlebih nanti sebagai ketua tim anggaran,  saat mendayagunakan anggaran dari pos belanja tak terduga hasil refocussing dari pos

Pelaku Suhardono               Pasuruan-Pasline News. Suhardono (38) harus meringkuk dan merasakan lembabnya tahanan Polres Pasuruan Kota. Perkaranya, laki-laki warga Kelurahan Kepel, Kecamtan. Bugulkidul, Kota Pasuruan ini telah melakukan penipuan dan penggelapan satu unit kendaraan roda empat Daihatsu Xenia milik Agus Widianto warga Desa Ranu Klindungan, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan. Modus yang dilakukan Suhardono yaitu dengan menyewa mobil warna putih keluaran tahun 2017 milik korban pada hari Minggu (17/05). Kendaraan tersebut dia sewa selama dua hari dengan biaya sewa sebesar Rp 250 ribu per hari.  Sepakat dengan si penyewa, korban lantas melepas kendaraannya. Suhardono pun melenggang dengan.mobil sewaannya. Namun, saat tanggal jatuh tempo mobil harus pulang kepemilikannya. Mobil warna putih tersebut tidak kunjung dikembalikan. Agus si empunya  mobil mencoba menghubungi Suhardono melalui ponselnya. Tapi ponsel milik Suhardono tidak aktif. Dia coba melacak mobilnya melalu GP

                  Suhardono Pasuruan-Pasline News. Suhardono (38) harus meringkuk dan merasakan lembabnya tahanan Polres Pasuruan Kota. Perkaranya, laki-laki warga Kelurahan Kepel, Kecamtan. Bugulkidul, Kota Pasuruan ini telah melakukan penipuan dan penggelapan satu unit kendaraan roda empat Daihatsu Xenia milik Agus Widianto warga Desa Ranu Klindungan, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan. Modus yang dilakukan Suhardono yaitu dengan menyewa mobil warna putih keluaran tahun 2017 milik korban pada hari Minggu (17/05). Kendaraan tersebut dia sewa selama dua hari dengan biaya sewa sebesar Rp 250 ribu per hari.  Sepakat dengan si penyewa, korban lantas melepas kendaraannya. Suhardono pun melenggang dengan.mobil sewaannya. Namun, saat tanggal jatuh tempo mobil harus pulang kepemilikannya. Mobil warna putih tersebut tidak kunjung dikembalikan. Agus si empunya  mobil mencoba menghubungi Suhardono melalui ponselnya. Tapi ponsel milik Suhardono tidak aktif. Dia coba melacak mobilnya mel

Pasuruan-Pasline News. Ditengah pandemi Covid-19, masyarakat Kota Pasuruan tetap melaksanakan sholat Idul Fitri 1441 H yang jatuh pada hari Minggu (24/05) tahun 2020. Pelaksanaan sholat Idul Fitri kali ini memang beda dengan tahun sebelum wabah corona merebak. Pemerintah menetapkan pembatasan jarak fisik atau physical Distancing untuk memutus rantai penyebaran corona. Kebijakan itu juga berlaku untuk pelaksanaan sholat Idul Fitri kali ini. Gelaran sholat di lapangan besar seperti stadion dan lapangan besar lainnya yang berpotensi penumpukan massa dari penjuru kota ditiadakan. Pemerintah menghimbau pelaksanaan Sholat Idul Fitri diselenggarakan di lingkungannya masing-masing berskala kecil. Dibeberapa kawasan, masyarakat menggelar sholat Id di masjid kampung, langgar (surau), di lapangan  kecil bahkan di perempatan jalan lingkungan. Seperti pelaksanaan sholat Idul Fitri di Perumahan Karya Bhakti Kencana Asri, Kelurahan Gentong, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan. Warga setempa

Pasuruan Pasline News. Untuk memastikan penyaluran bantuan dampak Covid-19 yang menggunakan APBD Kota Pasuruan berjalan lancar, Pansus Penanganan Covid-19 DPRD Kota Pasuruan melakukan sidak (Inspeksi Mendadak) ke agen penyalur bantuan, Selasa (19/05). Pansus mendatangi dua agen penyalur masing-masing di Kelurahan Ngemplakrejo dan  Kelurahan Bakalan. Di kelurahan Ngemplakrejo, Kecamatan Panggung Rejo, Tim Pansus meninjau  kesiapan agen penyalur tunggal di kelurahan tersebut yang melayani 543 KPM (Keluar Penerima  Manfaat ) langsung ke tempat agen penyalur. Kepada Arif pemilik toko Bravo yang ditunjuk sebagai penyalur bantuan, Pansus menanyakan kesiapannya dan teknis pembagian bantuan. Menurut Arif, pihaknya sudah menyiapkan beras, gula, minyak dan mie instan dan siap dikemas. Namun untuk telor dia masih menunggu kiriman. Sebab keberadaannya sudah langka di pasaran. Di samping itu harganya sudah merangkak naik. "Semua barang yang masuk item bantuan sudah kita siapkan dan

Pasuruan-Pasline News. Lambannya proses Refocusing Anggaran sehingga Pemerintah Kota Pasuruan terkena finalti dari Menteri Keuangan yang diganjar penundaan pencairan DAU sebesar 35 %,  terungkap dalam rapat Banggar DPRD Kota Pasuruan dan Tim Anggaran (Timgar) Pemerintah Kota Pasuruan yang rmembahas refocusing dan realokasi anggaran tahun 2020  untuk percepatan penanggulangan Covid-19 , Rabu (13/05)  malam. Di rapat tersebut Banggar-Tinggar harus membedah anggaran yang harus direalokasi minimal 50% dari pos belanja barang dan jasa serta belanja modal,  sesuai Surat  Keputusan bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri RI. Dalam pembahasan tersebut terungkap beberapa kendala yang ditemui pemerintah dalam melaksanakan pergeseran anggaran minimal 50% dari pos belanja barang dan jasa serta pos belanja modal di masing-masing OPD. Sekda Kota Pasuruan, H. Bahrul Ulum mengungkapkan, persoalan yang ditemui diantaranya adalah OPD yang pos belanja barang dan jasanya diperuntukan p