Adiensi 12 pengurus Cabor wadul soal kepengurusan KONI.
Pasuruan-PaslineNews.
Sejumlah pengurus Cabor (Cabang Olahraga) yang tergabung dalam KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia) Kota Pasuruan wadul ke pada dewan, diruang paripurna DPRD Kota Pasuruan, Rabu (07/12/22).
Diterima Ketua DPRD Kota Pasuruan, H.Ismail Marzuki Hasan, didampingi anggotanya H.Abdullah Junaedi, ST, H.Nawawi, dan Sekwan H.Murahanto, mereka mengeluhkan kondisi KONI saat ini. Yang paling santer disuarakan adalah dana reward bagi atlet berprestasi di ajang Porprof tahun 2022, yang tidak kunjung di berikan.
Ditambah lagi keluhan soal dana pembinaan atlet di setiap cabor yang dinilai terlalu kecil dibanding periode sebelum-sebelumnya, serta masalah internal lainnya. Dan meminta pemerintah untuk membekukan kegiatan KONI Kota Pasuruan bahkan kalau perlu dibubarkan. Biang kesalahan semua masalah tersebut dialamatkan kepada ketua KONI Kota Pasuruan, Gangsar.
Gangsar dituding tidak becus ngurusi KONI. Tidak adil dalam membagi dana pembinaan pada setiap cabor. Hanya Cabor yang pro sama dia mendapat porsi dana lebih besar. Tudingan miring tersebut disuarakan oleh dua belas orang pengurus Cabor kepada H.Ismail dengan kawan-kawan.
Menanggapi unek-unek para pengurus Cabor tersebut, Ismail mengatakan, urusan KONI adalah urusan internal yakni anggota. Yang bisa menyelesaikan ya internal KONI itu sendiri. "Kalau minta pemerintah membekukan atau bahkan membubarkan KONI, wilayah pemerintah untuk melakukan itu ada atau tidak," tanyanya.
Semua organisasi lanjut Ismail, apalagi seperti KONI yang memiliki herarki sampai pusat jelas memiliki aturan sendiri atau AD/ART dalam organisasinya yang mengatur, pembekuan, pembubaran atau pergantian pengurus.
Menurutnya, masalah yang muncul sekarang ini hanya karena masalah komunikasi. "Kita harus duduk bareng. Kita harus bicara. Butuh sebuah komunikasi, forumnya di KONI. Kami siap fasilitasi ke pemerintah," ujar Ismail.
Masalah yang mendera KONI Kota Pasuruan sebelumnya pernah menjadi obyek pertanyaan dalam pandangan umum (PU) fraksi-fraksi di DPRD Kota Pasuruan saat pembahasan RAPBD Tahun 2023 bulan kemarin.
Seperti PU Fraksi Partai Golkar yang disampaikan oleh Sutirta, justru menanyakan mekanisme penganggaran KONI melalui Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Kota Pasuruan tanpa memperhatikan usulan kebutuhan dana yang sudah dikalkulasi KONI. Disparpora justru meminta KONI agar segera menyusun RAB (Rancangan Anggaran Belanja) sebesar RP 3.304.460.000,00 (3,3 milyar lebih) sesuai hasil evaluasi permohonan hibah tahun 2023.
Dana sebesar itu juga termasuk bonus atlet dan pelatih peraih medali pada Porprov VII tahun 2022 kurang lebih sebesar Rp 800 juta, digunakan juga untuk mendanai pembentukan kontingen dalam keikutsertaannya pada Porprov tahun 2023 sebesar Rp 1,2 milyar. Hitungan tersebut mengacu pada estimasi pada Porprov tahun 2019 lalu. Jadi totalnya sudah Rp 2 milyar. Tersisa Rp 1,3 milyar lebih.
Dana tersebut juga dipakai untuk membiayai enam Cabor yang mengikuti seleksi pra Porprov tahun 2023. Belum lagi membiaya fungsi KONI yang primer, seperti, operasional sekretariat untuk menjalankan program kerja pada tahun 2023 seperti Raker, Monev dan agenda wajib menyelenggarakan Musorkot.
Digunakan juga untuk dana pembinaan cabor yang sebagian besar harus melaksanakan agenda wajib yakni ; rapat kerja tahunan; menyelenggarakan kejuaraan tingkat kota; mengikuti kejuaraan tingkat provinsi; dan pembinaan anggotanya (perkumpulan/club pembinaan prestasi).
"Melihat besaran dana yang di "dropshot" Disparpora sebesar Rp 3,3 milyar lebih, KONI kesulitan menyusun RAB tahun 2023. Sebab, jika melihat agenda kegiatan tahun 2023 dibutuhkan anggaran yang lebih besar dari itu," kata Sutirta ketika menyampaikan pandangan umum FPGolkar, Rabu (23/11) lalu.
Wartawan : Prabowo
Komentar
Posting Komentar