Featured Post

Gus Ipul: Kalau Kemudian Sekarang Dikembangkan Isu Seakan-akan Mau Mengganti Ketua Umum PKB Itu Sebenarnya Sesuatu Yang Biasa Saja.

Gambar
Walikota Pasuruan Drs. H Saifullah Yusuf saat meresmikan Gedung PLUT-KUMKM. Pasuruan-PaslineNews Tudingan  bahwa  ada upaya-upaya  mengganti Ketua Umum PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) dari netizen yang berkomentar di media sosial (medsos), disikapi enteng oleh Sekjen PB NU Drs H Saifullah Yusuf atau Gus Ipul. Dia menilai itu hanya opini yang dikembangkan pihak- pihak tertentu dan itu hal yang biasa dalam sebuah proses politik. "Kalau  kemudian sekarang dikembangkan isu seakan-akan mau mengganti ketua Umum PKB itu sebenarnya sesuatu yang biasa saja.  Jadi, itu proses yang  biasa," ucap Gus Ipul saat meresmikan gedung PLUT-KUMKM di Jalan Raya Jendral Ahmad Yani, Kelurahan Gadingrejo, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, Rabu (16/04/24).  Dia menambahkan, opini tersebut sudah membawa-bawa penguasa dan pihak lain yang dituding berupaya mengganti ketua umum PKB.  "Saya ingin menyatakan bahwa tidak ada upaya yang digerakkan oleh kekuasan untuk mengganti pimpinan PKB tapi karen

Fraksi PKS Ingatkan, Opini WTP Bukan Sekedar Pencitraan, Tapi Upaya Konkrit Mendapat DID.




Pasuruan-PaslineNews.

Fraksi Partai  Keadilan Sejahtera (PKS) ingatkan pemerintah Kota Pasuruan untuk tidak berpuas diri setelah berturut-turut tahun 2020, 2021 memperoleh opini WTP ( Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK. Sebab, capaian itu tidak sekedar pencitraan, namun perlu upaya konkrit dalam meningkatkan kinerja yang berpotensi memperoleh DID (Dana Insentif Daerah). Sehingga dapat menambah anggaran pendapatan daerah.


Hal itu disampaikan oleh H.R. Imam Joko S.N, S.Si, Ketua Fraksi PKS dalam rapat paripurna, Pamandangan Umum Fraksi DPRD Kota Pasuruan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2021, Senin (18/07).


Fraksi PKS juga menyoroti penurunan pendapatan BLUD RSUD dr. R. Soedarsono hingga 50%. Padahal,  pada periode-periode yang lalu, rumah sakit Purut ini mampu pencapai pendapatan diatas Rp 70 milyar pertahun. Tapi, saat ini hanya mencapai Rp 30-40 milyar per-tahun, itu diluar klaim penanganan Covid-19. 


"Bisa jadi ini disebabkan adanya rumah sakit alternatif di kota Pasuruan dan sekitarnya. Oleh karena itu, kami meminta untuk dilakukan kajian dan analisa yang detail dan menyeluruh sebagai dasar perbaikan ke depan, sehingga RSUD Dr. Sudarsono bisa menjadi rumah sakit kebanggaan warga Kota Pasuruan," ucap H.R. Imam Joko.


Di dunia pendidikan, Fraksi PKS juga mengkritisi pemerintah soal penyaluran bantuan seragam untuk murid baru, SD dan SMP tahun anggaran 2022. Sebab, sampai saat ini bantuan tersebut belum terealisasi. "Mestinya pemerintah sudah menyalurkan bantuan seragam tersebut saat tahun ajaran baru dimulai. Belajar pada tahun 2021 lalu, bantuan seragam, baru terealisasi pada akhir tahun 2021. Kami ingatkan, kejadian ini jangan terulang di tahun 2022," tegas Imam.


Dalam rapat paripurna tersebut, setidaknya ada sepuluh poin tanggapan yang disampaikan  Fraksi PKS atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Pasuruan tahun anggaran 2021.


Wartawan : Prabowo.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Anggur Wirogunan Andalan Pertanian Kota Pasuruan

Porprov Jatim VIII /2023, Kontingen Kota Pasuruan Tanpa Pencak Silat

Daftarkan 30 Bakal Calegnya, Partai Gerindra Bertekad Menang di Kota Pasuruan