Featured Post

Mahfud MD : Parpol Yang Ada Wakil Di DPR Tak Punya Legal Standing Gugat UU Di MK

Gambar
  Suasana rapat DPR-RI Pasuruan-PaslineNews. Partai Politik yang memiliki wakil di DPR untuk tidak lagi menggugat Undang-Undang (UU) di Mahkamah Konstitusi (MK).  Hal itu disampaikan oleh  Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum, dan Keamanan pada Kabinet Indonesia Maju, Prof.Dr. Mohammad Mahfud MD, S.H., S.U., M.I.P., dalam cuitannya di media sosial Tweeter @mohmahfusmd, Jumat (24/06/22). Menurutnya, partai politik yang berada di DPR tidak punya legal standing untuk menggugat UU di MK. Sebab, UU dibuat oleh DPR dan partai politik ikut membuatnya. "Kalau partai politik tak setuju isi UU, ya silahkan tempuh melalui proses di DPR agar UU itu diubah. Kalau kalah suara, ya bagaimana lagi? Kuncinya harus menang suara saat pemilu," cuit Mahfud MD. Wartawan : Prabowo

Sharing Komisi 1 dengan Guru SMPN 8 Kota Pasuruan, Ungkap Berbagai Persoalan Dunia Pandidikan

Sharing Komisi-1 dengan tenaga pendidik SPMN-8 Kota Pasuruan. 



Pasuruan-PaslineNews

Komisi -1 DPRD Kota Pasuruan melakukan kunjungan kerja ke UPT SMPN 8 Kota Pasuruan, Kamis (14/01/21). Kunjungan tersebut dikemas dalam acara Wosrkshop Peningkatan Kompetensi Desain Pembelajaran Jarak Jauh di Masa Pandemi Covid-19. Diikuti oleh tenaga pendidik SMPN-8, acara tersebut menjadi ajang sharing terkait masalah pembelajaran di masa pandemi, fasilitas sekolah, dan masalah guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap (GTT/PTT).

Menurut anggota komisi-1, R. Iman Joko Sih Nugroho, dalam kunjungan tersebut, komisi-1 ingin mendengar secara langsung aspirasi dari para guru baik yang berstatus PNS (Pegawai Negeri Sipil) ataupun yang GTT/PTT. Hasil dari kunjungan komisi-1 tersebut akan dijadikan bahan evaluasi dan perbaikan dunia pendidikan kedepan. 

"Untuk menyelesaikan berbagai masalah pendidikan , butuh kolaberasi dan kerjasama stakeholder dunia pendidikan. Dan itu bisa jalan kalau data-data yang masuk lengkap. Karena banyak orang memiliki perbedaan pemahaman bermacam persoalan dunia pendidikan. Dan hari ini komisi 1 bisa nyambangi SMP-8 untuk sharing dan mendapat berbagai informasi di dunia pendidikan. Komisi-1 akan terus berupaya menyampaikan aspirasi masyarakat, khususnya yang menyangkut bidang pendidikan agar kedepan anggaran dibidang pendidikan bisa mencapai 20% dari APBD sesuai amanah UU, " jlentreh Imam. 

Pernyataan Imam tersebut mendukung apa yang sudah disampaikan ketua Komisi-1, Sutirta, bahwa kehadiran komisi-1 di SMPN-8 dalam rangka mencari solusi bermacam masalah di dunia pendidikan.  Seperti masalah perawatan gedung sekolah, bagaimana mekanismenya, yang jelas perawatan gedung harus dilakukan berkala agar kejadian memilukan ambruknya bangunan sekolahan SDN Gentong tidak terulang kembali. 

Masalah honorarium GTT/PTT, juga menjadi perhatian komisi-1. Sebab, sekolah membutuhkan tenaga GTT akibat semakin berkurangnya guru PNS karena pensiun. Sedangkan pengadaan guru dari PNS masih sangat kurang dari kebutuhan. Yang terakhir, masalah proses belajar mengajar di masa pandemi Covid-19. Memang belum jelas kapan pandemi akan segera berakhir. Namun, proses belajar mengajar harus terus jalan meski melalui pengajaran dengan daring. Tapi masalahnya, masih ada siswa yang tidak memliki HP (hand phone) dan paket data. 

"Menyelesaikan permasalahan pendidikan perlu sinergitas antar stakeholder. Tidak bisa diselesaikan sendiri-sendiri, karena sifatnya saling mendukung. Seperti peran DPRD Kota Pasuruan melalui komisi-1 akan mendorongnya dari sisi anggaran. Semua itu butuh proses tidak seperti membalikan telapak tangan, " ucap  Sustirta. (B.). 

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Nico : Pasar Ramadhan Sepi Disebabkan Perencanaan Kurang Matang, Konsep Tidak Jelas dan Promosi Kurang Masif.

Gus Ipul Tuding Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan Penyumbang Nilai Terendah Indeks Inovasi Daerah Kota Pasuruan

KBTTPK Padepokan Agung Suwayuwo Pasuruan ll Gelar Peringatan 10 Suro 1953 J