Akhirnya Pemangkasan Pohon di Bawah Jaringan SUTET Di Desa Wonojati Berlangsung Lancar

Pasuruan-PaslineNews
Di kawasan Kota Pasuruan, saat ini hampir tidak kita jumpai lagi rumah kumuh atau rumah tidak layak huni. Hal tersebut berkat kerja keras Pemerintah Kota Pasuruan yang berkomitmen mewujudkan zero rumah kumuh (0-rumah kumuh) atau rumah tidak layak huni (RTLH).
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kota Pasuruan, Diah Permitasari menuturkan, program bantuan pembangunan RTLH yang ditangani DPRKP pada tahun 2018 sebanyak 93 RTLH dan tahun 2019 sebanyak 112 RTLH. Total sebanyak 205 RTLH yang sudah dibangun.
"Itu bantuan RTLH yang ditangani sejak ada DPRKP, yang sebelumnya ditangani oleh Dinas Sosial (Dinsos). Dan sumber dananya berasal dari DAK (Dana Alokasi Khusus). Kalau yang bersumber dari APBD (DAU) masih ditangani Dinsos. Baru pada tahun 2020 semua tupoksinya dilimpahkan ke DPRKP baik dana yang bersumber dari DAU (APBD) atau pun DAK (APBN), " tutur Mita sapaan akrab Diah Permitasari, Kamis (12/11).
Mita menambahkan, pada tahun 2020 pemerintah menganggarkan sebanyak 327 RTLH. Namun, akibat wabah Covid-19 anggaran tersebut didrop digeser untuk penanganan Covid-19. Di bulan Agustus 2020, program bantuan RTLH muncul lagi di Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) 2020.
"Dari sebanyak 327 RTLH yang dianggarkan, setelah dilakukan verifikasi, yang lolos sebanyak 214 RTLH. Rinciannya, sebanyak 76 pembangunan RTLH dari sumber dana DAU. Dan sebanyak 138 pembangunan RTLH bersumber dari DAK, " tutup Diah Permitasari. (B.).
Komentar
Posting Komentar