Pasuruan-Pasline News
Gayeng, itulah suasana reses pertama di tahun 2020, H. Sugiarto, MM anggota DPRD Kota Pasuruan Periode 2019-2024 yang digelar di sebuah rumah makan di Kota Pasuruan, Jumat (28/02/20) malam.
Dalam kegiatan jaring Aspirasi Masyarakat itu, H. Sugiarto memberi kesempatan bagi konstituennya untuk mengungkapkan usulan, gagasan, laporan bahkan kritikan. Tidak hanya soal pembangunan fisik tapi juga non fisik yang tidak terakomodir di dalam musrenbangkel maupun Musrenbang ditingkat kecamatan.
"Di forum ini silahkan bapak ibu serta saudara mengusulkan apa saja terkait pembangunan di kawasan anda yang tidak masuk di musrenbangkel maupun Musrenbang kecamatan. Juga usulan bila ada fasilitas umum yang rusak. Atau hal lain seperti bidang fisik, bidang sosial ekonomi dan budaya. Inilah gunanya saya menjadi wakil panjenengan di DPRD Kota Pasuruan, "ucap H. Sugiarto.
Ada beberapa usulan menarik yang disampaikan oleh konstituen. Yaitu, agar lahan bengkok dibangun gedung serbaguna. Alasannya, gedung serba guna lebih banyak manfaatnya daripada digarap orang perorang. Misal, untuk kegiatan PKK, tempat berkreasinya anak muda, untuk warga yang punya hajat, dan untuk sarana olah raga indor dan lain sebagainya.
Usulan lainnya datang dari Ustad Anshori, agar di sungai Gentong dibuat dam dan pintu pengatur air termasuk normalisasi sungai, agar airnya bisa diarahkan untuk mengairi sawah jika musin kemarau. Dan jika dimusim hujan, air bisa di arahkan ke sungai Gading agar tidak terjadi banjir di kawasan Sebani, Gentong dan sekitarnya .
Ada juga usulan untuk dibangunkan sarana olah raga di setiap kelurahan. Supaya anak muda memiliki fisik yang kuat. Karena generasi muda sekarang lebih suka bermain game ataupun media sosial lewat hand pohon. "Kondisi fisik anak muda sekarang sangat memprihatinkan, "ungkap Anshori.
Selain usulan, konstituen juga melaporkan fasilitas umum yang tidak berfungsi atau tidak relevan lagi. Seperti, lampu penerangan jalan disepanjang jalan Ade Irma, yakni jalan yang menghubungkan Kelurahan Sebani dan perumahan Gading Permai yang mengalami padam.
Terkait sampah, warga melaporkan posisi tempat pembuangan sampah sementara di Kelurahan Krapyakrejo yang berada di tengah pemukiman, sudah sangat mengganggu warga. "Tempat pembuangan sampah sementara di pemukiman Krapyak sekarang sudah padat penduduk, saya mohon di pindah ke tempat sampah di dekat SMP 10. "lapor salah satu konstituen.
Mendapat usulan dan laporan dari konstituennya, H. Sugiarto berjanji untuk menindak lanjuti usulan dan laporan tersebut, "Akan saya tindak lanjuti usulan dan laporan saudara. Akan saya komunikasikan dengan dinas terkait. Karena saya ingin selama jadi anggota DPR selama 5 tahun harus ada perubahan di kecamatan Gading, "janji H. Sugiarto.
Terkait usulan gedung serba guna, H.Sugiarto setuju dan sangat mendukung jika diatas tanah bengkok di bangun gedung serbaguna. Dan berjanji akan menindak lanjuti usulan tersebut. " Di Kecamatan Gadingrejo memang tidak ada gedung serba guna kecuali hanya satu-satunya milik pak Ma'in, "ungkapnya.
Sebelum, diawal acara, H. Sugiarto menjelaskan apa reses itu. Menurutnya, reses adalah Jaring aspirasi masyarakat. Merupakan usulan masyarakat yang tidak masuk di Kelurahan dan kecamatan dan bisa disampaikan disaat reses. Karena reses itu wajib di gelar oleh setiap anggota dewan. "Saya wakil anda semua. Jika pemerintah kurang perhatian, maka DPR akan mengingatkan, contoh di jalan Slamet Riyadi yang tidak pernah banjir kini sering banjir. Hal ini akan kami sampaikan ke dinas terkait, supaya di bangunkan gorong gorong dan diaspal, "jelasnya.
Di kesempatan itu anggota dewan dari PKB tersebut juga memaparkan kinerjanya di DPR. Dia menuturkan, telah berkoordinasi dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman (Perkim) Kota Pasuruan terkait banjir di RW 6 di Kelurahan Sebani, supaya ada solusinya. Juga di daerah Karang Asem yang langganan banjir. Akan ada guyuran dana Rp 100 milyar di tahun ini untuk normalisasi dan penanganan banjir dari Kali Welang. Rencananya Kali Welang akan dikeruk.
Rumah tidak layak huni, juga akan kami sampai ke pemerintah agar segera dibantu. DPR sudah komunikasi dengan Perkim. Untuk daerah Kota Pasuruan, ada 200 lebih rumah tidak layak huni, termasuk katagori rumah kumuh disebelas kelurahan yang didanai oleh pusat.
"Saya sampaikan informasi ini agar masyarakat tahu. Di era keterbukaan informasi saat ini, masyarakat harus tahu berbagai pembangunan di kota ini. Pembangunan sekarang dan akan datang harus bisa dirasakan masyarakat, "pungkas mantan Camat Gadingrejo ini.(B.)
