Pasuruan-Pasline News
Proyek gedung Depo dan Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pasuruan terancam mangkrak. Pasalnya, proyek senilai Rp 8.776.393.000. milyar tersebut, menjelang dua minggu batas akhir waktu kontrak, yakni tanggal 15 Desember 2019, progresnya tidak mencapai 90% sesuai perencanaan awal. Tapi hanya mencapai 47%, itu pun menurut klaim Pelaksana CV. Wahyu Bangun Abadi. Namun klaim itu dibantah Ismail Marzuki Hasan, koordinator Komisi 3 DPRD Kota Pasuruan. Menurutnya melihat kondisi dilapangan, progresnya hanya sekitar 35 %.
Masalah tersebut terungkap saat Komisi 3 melakukan inspeksi mendadak (Sidak) langsung ke lokasi proyek, di Kelurahan Sekar Gadung, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, Senin (02/12). Dari hasil tanya jawab dengan pelaksana dan pengawas diketahui, dari pengakuan Widodo, orang kepercayaan CV. Wahyu Bangun Abadi, masalah muncul karena keterlambatan material.
Menurut Widodo, keterlambatan material karena dukungan dana dari bosnya seringkali terlambat. Dia juga mengaku tidak akan mampu menyelesaikan pekerjaan hingga 100% sampai batas akhir kontrak, tapi hanya mampu mengerjakan 60%, yakni pekerjaan pemasangan kuda-kuda, atap dan genting. Ditanya waktu pengecoran pilar, widodo mengaku baru selesai ngecor hari Sabtu (30/11). Keterangan Widodo tersebut memantik pertanyaan keras Ismail. "Kok berani anda akan mengerjakan bagian atas bangunan, sedangkan cor pilarnya belum kering. Setidaknya butuh waktu dua minggu proses pengeringannya agar pilar mampu diberi beban, "tanya Ismail dengan nada tinggi.
Lebih lanjut ketua DPRD Kota Pasuruan tersebut menuturkan, jika proyek itu tidak masuk akal. Dengan dana sebesar Rp 8 milyar, pengerjaannya hanya diberi waktu 100 hari. "Waktu 100 hari relatif pendek. Pasti muncul masalah. Dan kalau ada potensi masalah, kenapa harus dipaksakan, ujung-ujungnya pemerintah dan masyarakat yang rugi. Kejadian di tahun 2017 yang menimpa 4 proyek bangunan besar terulang kembali, "tuturnya.
Dia menambahkan, ada fungsi Badan Lelang dan Pengadaan ( BLP) di masalah itu. Bagaimana melihat kondisi perusahaan tersebut, seperti apa bonafiditasnya. Itu semua bisa diketahui ketika verifikasi lapangan. "Pemenang lelang tidak harus paling murah, tapi penawarannya yang masuk akal, "ucap Ismail.
Melihat masalah tersebut, bangunan itu jelas mangkrak tidak bisa digunakan tahun depan. Harus dicarikan skema untuk bisa menuntaskan pembangunannya. Oleh sebab itu Komisi 3 akan memanggil BLP, kontraktor pelaksana, kontraktor pengawas, Plt Dinas Perpustakaan dan kearsipan serta Kepala Dinas PUPR.
"Untuk melanjutkannya, yang paling mungkin adalah di PAK 2020, dengan syarat jika pengajuannya di Bulan Juni atau Juli. Empat puluh hari kemudian bisa di lelang dan 40 hari lagi bisa langsung dikerjakan. Kalau skema itu tidak bisa, terpaksa dikerjakan ditahun anggaran 2021, "jelas Ismail.
Selesai dengan pelaksana, giliran konsultan Pengawas yang menjadi bulan-bulanan pertanyaan Komisi 3. Sudarmaji anak muda yang mengaku konsultan pengawas dari CV Cakrawala Design, memberi keterangan yang mengejutkan. Dari mulutnya terungkap jika dia tidak memiliki sertifikat keahlian bidang kontruksi. Yang mengejutkan lagi, dia mengaku tidak pernah hadir saat proses verifikasi lelang. "Kehadiran tenaga kerja ahli saat verifikasi lelang sifatnya adalah wajib. Disitulah keahliannya di buktikan dengan sertifikat yang dimilikinya, "ucap Ismu Hardianto, anggota Komisi 3.
Yudie Andi P, Plt Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan, terlihat pasrah melihat kenyataan proyek bangunan seluas 2000 m2 tersebut bakal tidak selesai dan terancam mangkrak. Menurutnya, dengan sisa waktu dua minggu sangat sulit bagi pelaksana untuk menuntaskan pekerjaan hingga 100 % tepat waktu. Perpanjangan waktu pekerjaan, mungkin saja diberikan, tapi melihat dulu tanggal 15 Desember pekerjaannya seperti apa. "Kalau posisinya tidak pas, ini mungkin diperpanjang selama satu minggu. Tujuannya agar tidak membahayakan. Jika posisinya sudah pas dan tidak membahayakan bangunan tersebut, perpanjangan waktu tidak akan diberikan, "ujarnya.
yudi menambahkan, melihat kondisi pelaksana yang materialnya sering terlambat, lebih baik dikerjakan sesuai dengan kondisi material yang ada dengan kwalitas yang sesuai, dari pada dipaksakan tapi kwalitasnya tidak terjamin, meski resikonya mengalami keterlambatan.
Bangunan depo arsip dan kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, dengan anggaran Rp 8 milyar lebih serta luas bangunan 2000 m2, sejatinya dirancang megah. dilengkapi ruang restorasi yaitu ruang untuk memperbaiki arsip yang rusak dan ruang pertemuan yang representatif. Namun sayang, bangunan tersebut tidak bisa digunakan ditahun depan 2020. (B.)
